Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sticky Ad

Filsafat Politik, Ekonomi, dan Hukum

Ilmu politik mempelajari pemerintahan dalam segala bentuk dan aspeknya, baik teoretis maupun praktis. Dulunya merupakan cabang filsafat, ilmu politik saat ini biasanya dianggap sebagai ilmu sosial. Sebagian besar universitas yang terakreditasi memang memiliki sekolah, departemen, dan pusat penelitian terpisah yang ditujukan untuk mempelajari tema sentral dalam ilmu politik. Sejarah disiplin hampir sepanjang sejarah kemanusiaan. Akarnya dalam tradisi Barat biasanya diindividuasi dalam karya-karya Plato dan Aristoteles, yang paling penting masing-masing di Republik dan Politik.

Cabang Ilmu Politik
Ilmu politik memiliki beragam cabang. Beberapa sangat teoretis, termasuk Filsafat Politik, Ekonomi Politik, atau Sejarah Pemerintahan; yang lain memiliki karakter campuran, seperti Hak Asasi Manusia, Politik Komparatif, Administrasi Publik, Komunikasi Politik, dan Proses Konflik; akhirnya, beberapa cabang aktif terlibat dengan praktik ilmu politik, seperti Pembelajaran Berbasis Masyarakat, Kebijakan Perkotaan, dan Presiden dan Politik Eksekutif. Setiap gelar dalam ilmu politik biasanya akan membutuhkan keseimbangan mata pelajaran yang terkait dengan mata pelajaran tersebut, tetapi keberhasilan yang dinikmati ilmu politik dalam sejarah baru-baru ini tentang pendidikan tinggi juga karena karakter interdisiplinernya.

Filsafat Politik
Apa pengaturan politik yang paling pas untuk masyarakat tertentu? Apakah ada bentuk pemerintahan terbaik yang harus dituju oleh setiap masyarakat manusia dan, jika ada, apa itu? Prinsip apa yang harus menginspirasi seorang pemimpin politik? Pertanyaan-pertanyaan ini dan yang terkait telah berada di jantung refleksi tentang filsafat politik. Menurut perspektif Yunani Kuno , pencarian struktur Negara yang paling tepat adalah tujuan filosofis utama.

Bagi Plato dan Aristoteles, hanya dalam masyarakat yang terorganisir secara politislah individu dapat menemukan berkah sejati. Bagi Plato, berfungsinya Negara sejajar dengan jiwa manusia. Jiwa memiliki tiga bagian: rasional, spiritual, dan nafsu makan; jadi Negara memiliki tiga bagian: kelas penguasa, sesuai dengan bagian rasional jiwa; pembantu, sesuai dengan bagian spiritual; dan kelas produktif, sesuai dengan bagian selera. Republik Plato membahas cara-cara di mana suatu Negara dapat dijalankan dengan paling tepat, dan dengan melakukan hal itu Plato bermaksud mengajarkan pelajaran juga tentang manusia yang paling tepat untuk menjalankan hidupnya. Aristoteles bahkan menekankan lebih dari Plato ketergantungan antara individu dan Negara: dalam konstitusi biologis kita untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan hanya dalam masyarakat yang dikelola dengan baik kita dapat sepenuhnya menyadari diri kita sebagai manusia. Manusia adalah "binatang politik".

Sebagian besar filsuf dan pemimpin politik Barat menganggap tulisan-tulisan Plato dan Aristoteles sebagai model untuk merumuskan pandangan dan kebijakan mereka. Di antara contoh yang paling terkenal adalah empirisme Inggris Thomas Hobbes (1588 hingga 1679) dan humanis Florentine, Niccolò Machiavelli (1469 hingga 1527). Daftar politisi kontemporer yang mengaku telah mengambil inspirasi dari Plato, Aristoteles, Machiavelli, atau Hobbes sebenarnya tidak ada habisnya.

Politik, Ekonomi, dan Hukum
Politik selalu terkait erat dengan ekonomi: ketika pemerintah dan kebijakan baru dilembagakan, pengaturan ekonomi baru terlibat langsung atau terjadi segera sesudahnya. Studi ilmu politik, karenanya, memerlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi. Pertimbangan analog dapat dibuat sehubungan dengan hubungan antara politik dan hukum. Jika kita menambahkan bahwa kita hidup di dunia yang terglobalisasi, menjadi jelas bahwa ilmu politik tentu membutuhkan perspektif global dan kapasitas untuk membandingkan sistem politik, ekonomi, dan hukum di seluruh dunia.

Mungkin prinsip yang paling berpengaruh yang mengatur demokrasi modern adalah prinsip pembagian kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Organisasi ini mengikuti perkembangan teori politik selama zaman Pencerahan, yang paling terkenal adalah teori kekuasaan Negara yang dikembangkan oleh filsuf Perancis Montesquieu (1689 hingga 1755).